Baca Sains Tanpa Sinis
Dari Liberal Demokrasi Menuju Peradaban Sosialis Datakrasi

Dari Liberal Demokrasi Menuju Peradaban Sosialis Datakrasi

Pandemi Covid-19 menghantam segala segi peradaban manusia. Banyak sekali asumsi-asumsi dasar yang mulai dipikirkan ulang, termasuk liberalisme. Para pemikir sosial dan filsuf berdebat panjang tentang apa yang terbaik untuk masa depan umat manusia.

Sebelum mengikuti perdebatannya, kita harus mengerti dulu dalil-dalil dasar yang digunakan sebagai fondasinya. Peradaban kita saat ini berakar dari pemikiran liberalisme dan humanisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan kemanusiaan.

Nilai kemanusiaan berpijak dari kebenaran yang dianggap sebagai postulat. Maksudnya, sebuah kebenaran yang tidak perlu lagi dipertanyakan, absolut. Pokoknya, anggap saja nilai kemanusiaan itu pasti benar dan sudah ada dari sananya.

Liberalisme berasumsi bahwa setiap individu memiliki dirinya dengan segala dinamika di dalamnya. Oleh karena itu, setiap individu pasti lah paling tahu tentang dirinya sendiri. Ia dianggap memiliki pengetahuan yang paling valid dan benar tentang dirinya.

Apa keinginannya, apa kecenderungannya, apa hobinya hingga apa kesukaannya. Hanya dia seorang lah yang paling tahu tentang kebenaran dalam dirinya dan oleh karena itu dia juga pasti tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Atas dasar pengetahuan itu lah, setiap orang bebas dan berhak untuk mengatur dirinya sendiri.

Semua wujud aturan main dalam berbagai aspek peradaban merupakan manifestasi dari terselenggaranya dalil-dalil dasar yang dianggap sebagai kebenaran.

Negara lahir untuk memfasilitasi dan menjamin aturan main dipatuhi oleh individu yang terikat menjadi warga negara. Negara perlu menegakkan hukum untuk mereka yang menyalahi aturan main dari dalil dasar ini.

Dalam ekonomi, liberalisme ini mewujud pada sistem kapitalisme. Semua orang berhak dan bebas mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk diri sendiri.

Kebebasan yang diberikan pada individu hanya akan berdampak baik bagi keseluruhan manusia. Dengan begitu, bisnis swasta semakin berkembang. Lapangan kerja semakin terbuka lebar. Semua orang mendapat kue dari pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat bebas memilih apa yang mereka mau. Bagus atau tidaknya sebuah produk bergantung pada keberhasilan penjualannya. Kalau laku, berarti produk tersebut bagus.

Ingat, setiap individu mengerti betul apa yang dibutuhkan untuk dirinya. Produk yang laku di pasaran sudah pasti merupakan produk yang paling bagus dan paling tepat untuk masyarakat.

Pokoknya penjual bebas berkompetisi dengan penjual lainnya. Pembeli bebas membeli barang apa saja dari penjual mana saja. Pemerintah bertugas untuk menjadi wasit agar kompetisi tetap fair dan menguntungkan masyarakat. Ini yang dinamakan pasar bebas.

Dengan asumsi dasar ini, kompetisi memperebutkan konsumen semakin ketat. Dalam iklim persaingan pasar yang sehat, inovasi-inovasi akan terus muncul untuk menarik minat masyarakat. Dan, yang paling penting memudahkan dan memanjakan masyarakat.

Dalam politik, liberalisme mewujud pada dasar konstitusi seluruh negara demokratis. Setiap individu tahu betul apa yang terbaik untuk dirinya, oleh karena itu ia berhak memilih calon-calon yang akan mewakilkan dirinya dalam pemerintahan.

Keputusan untuk memilih dianggap berdasarkan pengetahuan dan kebenaran yang ada pada setiap individu atau istilah yang sering dipakai politisi: nurani.

Semua orang punya bobot nilai yang sama dalam pemilu. Profesor politik dan buruh tani di desa kecil, dihitung satu suara. Meskipun wawasan mereka tentang kondisi negara terpisah sejauh bumi dan langit, suara mereka tetap sama.

Sebab, keputusan untuk memilih adalah hati nurani. Tidak ada yang punya hati nurani lebih superior dari yang lainnya. Nilai hati nurani harus sama. Ini lah prinsip dasar demokrasi.

Asumsinya, setiap orang akan memilih calon yang paling mendekati nilai ideal pemilih. Atau paling tidak dipercaya dapat membawa kebaikan langsung untuk si pemilih. Dengan begitu, sistem keterwakilan dalam demokrasi dianggap akan membawa kebaikan untuk semua orang. Perbaikan peradaban ke arah yang lebih baik.

Lunturnya Kesakralan Manusia pada Liberalisme

Dalil dasar liberalisme yang menganggap setiap individu adalah pihak yang paling tahu tentang kebaikan dirinya sendiri mulai diragukan. Di beberapa negara, tampak orang-orang tetap berkumpul dalam kerumunan. Di tempat wisata, di pantai hingga di tempat ibadah.

Padahal, para pakar dan institusi kesehatan menghimbau orang-orang agar menghindari kerumunan dan kalau bisa tetap di rumah dalam menghadapi pandemi ini. Hal ini harus dilakukan untuk kebaikan diri sendiri dan masyarakat.

Permasalahan pandemi yang sedang dihadapi dunia saat ini tidak cukup dengan pendekatan individu. Ia mengharuskan pendekatan dalam skala besar. Satu populasi.

Sebab, satu individu saja terinfeksi, satu populasi bisa ikut terjangkit. Bahkan, pendekatan per negara saja tidak efektif karena tidak menghilangkan kemungkinan populasi dalam satu negara tidak terinfeksi dari warga negara lain.

Alasannya jelas: nasib seseorang bukan hanya milik orang itu sendiri. Dalam situasi ini, masyarakat ikut punya suara atas apa yang dilakukan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Sebab, kecerobohan individu atas dirinya sendiri akan membahayakan masyarakat di sekitarnya.

Kecerobohan individu nampak lebih jelas dalam bidang politik. Pemimpin-pemimpin populis belakangan banyak terpilih. Mereka adalah orang-orang yang mengeksploitasi ceruk kelemahan dalam diri manusia dan kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kasus Cambridge Analytica memberikan gambaran bagaimana data-data pribadi bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi kecenderungan memilih seseorang.

cambridge analytica membuktikan kerapuhan liberalisme
Kasus Cambridge Analytica yang membantu kemenangan Donald Trump tahun 2016

Donald Trump berkampanye dengan memanfaatkan cara ini, setiap orang dianalisis kecenderungan dan kepribadiannya, kemudian dikirimkan pesan-pesan kampanye personal yang dianggap paling efektif untuk memanipulasi kecenderungan memilih seseorang.

Nah, kalau kecenderungan kita bisa dimanipulasi oleh pihak lain, apakah masih valid dalil yang mengatakan setiap individu adalah pihak yang paling tahu tentang kebenarannya dirinya?

Siapa yang Lebih Tahu?

Analisis tentang kecenderungan dan kepribadian manusia hanya dimungkinkan dengan algoritma canggih yang dipasok dengan apa yang disebut big data.

Perkembangan teknologi memungkinkan terciptanya komputer dengan kemampuan komputasi yang luar biasa, sehingga bisa mengolah banyak data dengan cepat. Biasa disebut Artificial Intelligence atau disingkat AI. Kecerdasan buatan yang jauh lebih cerdas dari pada manusia.

AI lebih bisa dipercaya dibanding manusia. Liberalisme akan runtuh
Ilustrasi artificial intelligence menentukan kebijakan publik

Sejarahwan futuris, Yuval Harari menuliskannya dengan apik pada bukunya Homo Deus:

“Selama abad ke-19 dan 20, keyakinan pada liberalisme dan individualisme masuk akal karena memang tidak ada algoritma yang dapat memantau secara efektif. Karenanya, dalam konteks teknologi abad ke-20, kaum liberal benar ketika berargumen bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mengenali diriku ketimbang diriku sendiri. Akan tetapi, teknologi abad ke-21 memungkinkan algoritma eksternal untuk mengenaliku lebih baik daripada diriku sendiri. Begitu ini terjadi, keyakinan pada liberalisme dan individualisme akan runtuh dan kewenangan akan beralih dari individu manusia ke jejaring algoritma.”

Yuval Noah Harari – Homo Deus

Kita pasti pernah melihat sebuah iklan di smartphone yang tiba-tiba saja muncul sesaat kita membicarakannya. Apakah smartphone menguping pembicaraan kita?

Bisa jadi. Yang jelas, smartphone mengumpulkan data dari segala macam aktivitas yang kita lakukan di smartphone. Kemudian, data-data itu berkumpul menjadi big data yang menunggu untuk dianalisis.

Dengan big data, sebuah algoritma bisa mencocokkan informasi yang kita cari di Google dengan jutaan orang serupa, kemudian ia bisa mengetahui kecenderungan politik kita.

Dia juga bisa mencari tau barang-barang apa yang kita sukai untuk kemudian diiklankan melalui smartphone kita. Pada akhirnya, algoritma bisa mengetahui tentang diri kita lebih baik dibandingkan diri kita sendiri.

Kecerdasan buatan adalah kebenaran selanjutnya. Ia meruntuhkan postulat tempat nilai peradaban berpijak. Lalu, kemana peradaban kita akan melangkah setelah tempat berpijaknya mulai runtuh?

Dari Liberalisme Menuju Sosialisme

“Ada hantu bergentayangan di Eropa. Hantu komunisme,” tulis Karl Marx dan sahabatnya Friedrich Engels dalam kata pembuka Manifesto Komunis.

Sejak ditulis nyaris dua abad yang lalu, pemikiran Marx tentang komunisme selalu menggentayangi peradaban umat manusia. Tetapi, komunisme benar-benar hanya menjadi hantu karena tidak pernah mewujud dalam bentuk nyata. Komunisme hanya bangkit dalam wujudnya yang lebih halus, yaitu sosialisme.

Pandemi Covid-19 menghasilkan krisis ekonomi yang sangat parah. Sistem ekonomi liberalisme, yaitu kapitalisme dianggap gagal dalam menopang perekonomian umat manusia.

Puluhan juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaannya dan terancam jatuh miskin. Singkatnya, umat manusia akan memasuki kekacauan jika ekonomi tidak segera dibenahi.

Universal Basic Income (UBI) atau Jaminan Penghasilan Semestadianggap sebagai konsep yang dapat menjadi solusi di tengah kehancuran ekonomi.

Singkatnya, semua orang mendapat uang tunai untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. 14 negara melakukan kebijakan finansial untuk memberikan uang pada warga negara yang terdampak, skema yang mirip dengan UBI. Spanyol bahkan mempertimbangkan untuk memberlakukan kebijakan UBI secara permanen.

ubi bisa membantu liberalisme bertahan
Universal Basic Income dianggap dapat membantu banyak orang

Permasalahan berat dalam penerapan UBI adalah pendanaan. Dari mana pemerintah bisa mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan dasar seluruh warganya.

Salah satu solusinya adalah menasionalisasi aset swasta yang dianggap bernilai tinggi. Bukan kah hal ini sudah tercantum dalam Undang-undang dasar 1945, seperti termaktub dalam pasal 33 ayat 3:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Jika hal ini diterapkan, tercapai lah cita-cita para pendiri bangsa yang mayoritas menganut sosialisme.

Mengutip tulisan Martin Suryajaya di situs Indoprogress yang menulis beberapa negara sedang berjalan ke arah ini. Spanyol dan Irlandia menasionalisasi semua rumah sakit swasta, Inggris berencana untuk menasionalisasi semua sektor transportasi dan Amerika Serikat hendak menasionalisasi Boeing dan seluruh lini industri farmasi. Beberapa negara juga sedang mempertimbangkan kebijakan serupa.

Setelah mati bersamaan dengan dikuburnya Negara Sosialis terbesar Uni Soviet tahun 1992, sosialisme nampak terbangun dari mati surinya untuk menghembuskan harapan pada umat manusia. Ia mengambil kesempatan di tengah terkuaknya kebobrokan musuh terbesarnya, kapitalisme.

Pasar bebas dimanfaatkan oleh oknum-oknum bejat untuk menimbun barang penting seperti masker, hand sanitizer dan APD untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatur pasar agar kestabilan harga dan ketersediaan barang bisa terjaga dengan baik.

Hal ini membuat kita sedikit merenung, apakah mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk diri sendiri dapat berakhir baik untuk masyarakat? Apakah liberalisme dan pasar bebas dengan invisible hand-nya mengantarkan kita pada jalan yang lebih baik?

Dari Demokrasi menuju Datakrasi

Kita sudah membahas bagaimana pijakan dasar peradaban kita mulai runtuh secara perlahan. Pandemi Covid-19 menjadi katalis yang mempercepat perubahan itu terjadi. Disrupsi yang diperkirakan akan mengikis sedikit demi sedikit nilai yang kita anut selama bertahun-tahun ke depan berakselerasi menjadi hitungan bulan.

Permasalahan penting dunia bersifat global. Selain pandemi Covid-19, kita juga dihadapkan pada perubahan iklim yang jauh lebih mengancam. Ya, umat manusia sedang menuju kepunahan jika tidak segera ditangani dengan baik.

Mungkinkah sistem politik kita saat ini dapat memperbaiki masalah global? Yang mengharuskan setiap orang memendam hasrat egoismenya untuk kepentingan masyarakat? Sebab, kecerobohan satu individu dapat berdampak langsung pada individu lain, dalam hal ini masyarakat.

Demokrasi saat ini banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin populis yang lebih memprioritaskan kebaikan kelompoknya tertentu. Di Brasil, Filipina, India dan banyak negara lain populisme mendapat tempat.

pemimpin populisme dari berbagai penjuru dunia
Para pemimpin populis yang mendapat tempat di era modern

Tidak ada yang lebih mengejutkan dari terpilihnya Donald Trump di jantung negara demokrasi, Amerika Serikat. Ada juga kasus Britania Raya yang keluar dari European Union.

Singkatnya, demokrasi kita hari ini menjadikan kita menutup mata pada apa yang terjadi di luar batas terirtori. Yang penting diri sendiri saja. Yang penting agama saya saja. Yang penting bangsa saya saja. Kita melupakan solidaritas kemanusiaan.

Hal ini tidak lepas dari kesalahan dalil dasar yang menyatakan bahwa manusia paling tahu tentang apa yang terbaik untuk dirinya. Asas keterwakilan dalam demokrasi tidak lagi relevan.

Yang terpilih bukan lagi wakil kebenaran yang didelegasikan oleh pemilihnya. Yang terpilih adalah orang-orang yang memanfaatkan teknologi dan ilmu persuasi untuk memanipulasi kecenderungan memilih individu.

Oh, tentu tidak semua kontestan dalam pemilu berlaku demikian. Tidak juga semua pemilih berhasil dimanipulasi. Poin saya adalah dalil dasar adanya demokrasi sudah mulai luntur. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita.

Politik berpijak dari nilai kebenaran. Dulu mungkin demokrasi benar, karena tidak ada yang lebih tahu tentang diri seseorang daripada orang itu sendiri.

Sekarang, argumen itu nampak naif. Kecerdasan buatan yang mengolah data besar (big data) bisa lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Sepertinya logis kalau kita berasumsi bahwa kecerdasan buatan mungkin bisa membuat kebijakan yang lebih baik daripada pemerintah yang dihasilkan demokrasi semu.

Politik harus melengkapi sistem ekonomi yang ada. Untuk melengkapi ramalan sosialisme, bagaimana kalau bentuk pemerintahan diganti dari demokrasi menuju datakrasi? Kekuasaan rakyat diganti dengan kekuasaan data.

Apa itu datakrasi? Ia adalah sistem politik yang berdasarkan kecerdasan buatan dengan big data sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.

Politik harus berpijak dari nilai kebenaran. Oleh karena itu, politik tidak bisa lagi menjadikan individu sebagai dasar kebenaran. Kekuasaan itu bisa diserahkan pada kecerdasan buatan yang diprogram seutuhnya untuk mengolah kesejahteraan manusia.

Hal ini sekaligus melengkapi problematika yang dihadapi oleh sosialisme sepanjang hidupnya: Tidak ada lagi birokrasi yang gemuk dan korup. Tidak ada lagi oligarki yang memanfaatkan kedekatan dengan penguasa. Tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan seperti Joseph Stalin.

Sosialisme mendambakan masyarakat tanpa kelas. Untuk mencapainya, ia harus merebut kekuasaan dan alat produksi. Sayangnya, ia justru menciptakan kelas baru: kelas penguasa yang rentan sekali disalahgunakan dan menjadi totalitarian. Kita menyaksikannya dalam sejarah Uni Soviet. Dan, hari ini Korea Utara.

Politik datakrasi menyelamatkan mimpi sosialisme. Urusan politik diserahkan pada kecerdasan buatan yang diprogram sedemikian rupa untuk menghasilkan kebijakan yang mensejahterakan umat manusia.

Kurang lebih seperti Google Maps yang bisa menunjukkan kita jalan terbaik dan tercepat menuju tempat tujuan. Tidak ada lagi kelas penguasa.

Dengan begitu, manusia bisa tetap menjadi manusia. Kebijakan politik selalu menenangkan sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot saban hari mengkritik pemerintah yang berujung perdebatan antar warganet.

Kebutuhan dasar tercukupi dengan UBI sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan yang memang sesuai dengan minat. Ah, benar-benar sebuah utopia yang mengasyikkan. Semoga suatu hari bisa terwujud.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Evidensi